Guru mengikuti sertifikasi, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru.
Berhubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 31/2014 menyebutkan bahwa hingga 31 Desember 2015, semua guru di Indonesia harus sudah memperoleh sertifikasi.
Menurut Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Kemendikbud, Khalid Fathoni, hingga saat ini masih ada 7.000 guru di Indonesia yang belum tersertifikasi. Mengacu kepada Permendikbud No. 66/2009 yaitu seluruh tenaga pendidik di Indonesia minimal harus sarjana S1 pendidikan dan sesuai mata pelajaran yang diampu di sekolah. Guru juga harus mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Tahun depan semua guru yang mengajar harus sudah tersertifikasi. Jika terdapat guru yang belum tersertifikasi, maka guru tersebut akan kehilangan seluruh hak keprofesionalannya,” tandasnya.
Hal tersebut tentunya membuat resah sejumlah guru terutama guru yang mengajar di sekolah swasta atau internasional. Mereka mengeluhkan singkatnya batas waktu yang ditentukan pemerintah dalam melakukan sertifikasi terhadap guru.
“Tidak mudah seorang guru bisa begitu saja dengan cepat menentukan sertifikasi hanya dengan tes ini itu saja, kan juga didapat dari pengalaman latar belakang juga yang seperti itu. Hal-hal yang mungkin dianggap sepele tapi sangat menentukan kualifikasi guru. Jadi menurut saya waktunya tidak cukup kalau setahun dua tahun mungkin baru masuk akal,” tutur Rahayu seorang guru Bahasa Indonesia di Jakarta Intercultural School (JIS).
Untuk mempercepat proses sertifikasi guru, dalam kurun waktu tujuh bulan ke depan, pemerintah juga telah menyiapkan terobosan-terobosan sertifikasi kepada guru yang sudah berpengalaman.
“Ada kemungkinan mekanisme sertifikasi itu guru yang asalnya dari pendidikan guru. Mereka diberi penghargaan kepada guru yang memang sudah lama tapi selama ini tidak lulus sertifikasi. Kita mau melihat nih dia punya apa bisa gak itu kita berikan sertifikasi langsung,” ujarnya.
Selanjutnya, tambah Khalid, Kemendikbud juga sedang menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk merevisi Permendikbud No.31/2014 tentang sertifikasi guru menuai kontra karena waktu yang terlalu singkat.
“Seharusnya tidak di keluarkan Perpu melainkan merevisi Permendikbud tersebut. Tapi kan revisi undang-undang tidak cukup satu tahun jadi kita sedang menyusun perpu yang salah satu alternatifnya memperpanjang batas waktu sertifikasi tersebut,” tutupnya.
(Sumber : www.solopos.com)
